kip lhok
Beranda / /

  • 47 Temuan Pelanggaran Netralitas ASN Dilaporkan Hingga 31 Januari 2024
    Nasional | 9 bulan lalu
    47 Temuan Pelanggaran Netralitas ASN Dilaporkan Hingga 31 Januari 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sejak proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 dimulai pada tahun 2023, pelanggaran netralitas berupa disiplin dan kode etik menjadi temuan pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan hingga 31 Januari 2024, yakni sebanyak 47 laporan pelanggaran, terdiri dari 42 laporan pelanggaran disiplin dan 5 laporan pelanggaran kode etik. 

  • Aceh Tengah Tegas Terapkan Sanksi Moral bagi ASN Pelanggar Netralitas
    Aceh | 10 bulan lalu
    Aceh Tengah Tegas Terapkan Sanksi Moral bagi ASN Pelanggar Netralitas

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Dalam upaya menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Penjabat Bupati Aceh Tengah, Ir. T. Mirzuan, MT, memimpin Apel Bersama di Lapangan Setdakab, Jum'at (5/1/2024). Ini merupakan respons atas pelanggaran netralitas ASN di lingkungan pemerintahan setempat.

  • Hindari Politik Praktis, Pemerintah Aceh Akan Bentuk SOP Netralitas ASN di Pemilu Mendatang
    Dunia | 1 tahun lalu
    Hindari Politik Praktis, Pemerintah Aceh Akan Bentuk SOP Netralitas ASN di Pemilu Mendatang

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Fenomena netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tampaknya merupakan pembahasan yang selalu eksis dalam setiap pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada). Faktanya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terdapat puluhan kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada setiap kontestasi Pemilu. 

  • Minimalisasi Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Bersinergi dengan Seluruh Elemen Pemerintahan
    Polkum | 1 tahun lalu
    Minimalisasi Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Bersinergi dengan Seluruh Elemen Pemerintahan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengawas Pemiliham Umum (Bawaslu) terus membangun konektivitas dan sinergisitas pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan seluruh elemen pemerintahan. Hal ini penting untuk meminimalisasi pelanggaran netralitas ASN yang kerap kali terjadi dalam setiap gelaran pemilu, baik pemilu presiden, legislatif, maupun pemilihan kepala daerah.

  • Mendagri Tegaskan Tidak Campuri Urusan Politik Praktis
    Nasional | 2 tahun lalu
    Mendagri Tegaskan Tidak Campuri Urusan Politik Praktis

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh ikut campur dalam urusan politik praktis. Hal tersebut ditegaskan Mendagri pada acara Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Kamis (22/9/2022).


« 1 2 »